BARRU, Karebasulsel.com., – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Barru menyampaikan pemandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar pada Rabu (26/11/2025)..

Pemandangan umum tersebut disampaikan oleh Herman Jaya, S.Pi, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, mewakili Ketua Fraksi H. Rusdi Cara, SH., MH.

Apresiasi untuk Ibu Bupati dan Pemerintah Daerah

Sejak awal penyampaiannya, Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Ibu Bupati Barru beserta jajaran Pemerintah Daerah karena berhasil menyampaikan dokumen Ranperda APBD 2026 tepat waktu. Hal ini dinilai sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan disiplin fiskal.

“Ketepatan waktu penyampaian Ranperda APBD menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam menjaga ritme pembangunan daerah,” ujar Herman Jaya dalam rapat paripurna.

Dorong Efisiensi Sejalan Kebijakan Nasional

Fraksi Golkar mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun APBD 2026 dengan mengedepankan efisiensi, sebagaimana arah kebijakan nasional. Namun, Golkar menekankan bahwa efisiensi bukan pemangkasan belanja, tetapi penguatan program yang benar-benar menyentuh masyarakat.

Golkar meminta agar belanja rutin yang kurang prioritas dapat dirasionalisasi, sementara belanja pembangunan yang pro-rakyat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, bantuan nelayan, petani, dan UMKM tetap menjadi prioritas utama.

Pendapatan Daerah: Perlu Ditingkatkan dengan Strategi Inovatif

Dalam aspek pendapatan daerah, Golkar menilai bahwa target PAD 2026 harus realistis namun tetap progresif. Penguatan database pajak, digitalisasi layanan, dan optimalisasi sektor-sektor potensial menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Golkar juga mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diberi ruang berinovasi dengan tata kelola yang lebih profesional.

Pemerataan Pembangunan di Semua Kecamatan

Fraksi Golkar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barru. Setiap kecamatan, mulai dari Tanete Riaja hingga Pujananting, diharapkan memperoleh porsi pembangunan yang proporsional agar tidak terjadi ketimpangan wilayah.

“Kami percaya pemerintah memiliki komitmen yang sama dalam memastikan pembangunan yang berkeadilan,” kata Herman Jaya.

Percepat Digitalisasi Layanan Publik

Golkar juga menggarisbawahi perlunya percepatan digitalisasi layanan publik, terutama pada sektor perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Transformasi digital dinilai penting untuk meningkatkan kecepatan layanan, transparansi, serta kepuasan masyarakat.

Setuju Dibahas Lanjut, Komit Mengawal APBD 2026

Di akhir pandangannya, Fraksi Golkar menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme legislatif.

Fraksi Golkar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pembahasan APBD agar semakin efektif, tepat sasaran, dan mencerminkan semangat pengabdian kader-kader terbaik Golkar di Kabupaten Barru, termasuk kepemimpinan Ibu Bupati Barru.

“Kami optimistis APBD 2026 akan menjadi instrumen pembangunan yang semakin kuat, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Barru,” tutup Herman Jaya.

—