BARRU, Karebasulsel.com., – Penguatan partisipasi masyarakat dan peningkatan kualitas demokrasi menjadi perhatian penting dalam mendorong penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Anggota DPR RI Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kegiatan ini mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Demokrasi dalam Perubahan Undang-Undang Pemilu”, di Hotel D’Shining, Takkalasi, Kabupaten Barru, Senin (9/11/2026).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dr. Ir. Abustan Andi Bintang, M.,Si., menyampaikan salam hormat dari Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., sekaligus menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi kepada Anggota Komisi II DPR RI beserta seluruh narasumber yang telah hadir untuk berbagi pengetahuan dan memberikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Barru.

Abustan menegaskan bahwa pendidikan pemilih tidak semestinya hanya dilaksanakan menjelang momentum pemilihan umum. Lebih dari itu, pendidikan politik harus menjadi agenda berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan dan masa depan bangsa.

Menurutnya, sosialisasi pendidikan pemilih perlu terus diperluas melalui berbagai saluran komunikasi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari kalangan pemuda, perempuan, hingga kelompok masyarakat lainnya.

Ia juga menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi juga dari kesadaran dan kecerdasan masyarakat dalam menentukan pilihan secara rasional, objektif, dan bertanggung jawab.

“Ke depan, kita berharap masyarakat semakin cerdas dalam memilih. Pemimpin yang dipilih hendaknya memiliki kapasitas, kompetensi, serta kemampuan untuk membawa kemajuan bagi daerah dan masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Abustan mengajak seluruh pihak menjadikan pendidikan politik sebagai bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, serta seluruh elemen masyarakat diharapkan terus memperkuat sinergi dalam menghadirkan edukasi politik yang benar, terbuka, dan mencerdaskan.

Menurutnya, dinamika politik yang terus berkembang membutuhkan masyarakat dengan wawasan dan pemahaman yang memadai. Dengan demikian, masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang keliru serta mampu berpartisipasi secara bijak dalam setiap proses demokrasi.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., dalam pemaparannya menyoroti pentingnya pembaruan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghadirkan sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di Indonesia.

Taufan Pawe menjelaskan bahwa pembaruan regulasi kepemiluan perlu mempertimbangkan berbagai dinamika dan persoalan yang berkembang dalam pelaksanaan pemilu. Pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2024, menurutnya, menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mendorong sistem kepemiluan yang lebih baik ke depan.

Ia menekankan bahwa regulasi pemilu harus mampu memberikan kepastian hukum, menjamin prinsip keadilan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi.

Selain itu, seluruh aspek penyelenggaraan pemilu perlu mendapat perhatian, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, termasuk penguatan peran penyelenggara dan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Partisipasi politik masyarakat, lanjutnya, tidak boleh hanya dimaknai sebagai keikutsertaan dalam memberikan suara pada hari pemungutan suara. Lebih dari itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman dan kesadaran politik agar mampu menjalankan hak demokratisnya secara bertanggung jawab.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pendidikan pemilih berkelanjutan semakin memperkuat kesadaran politik masyarakat, mendorong partisipasi yang bermakna, serta menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat.

Sinergi antara pemerintah, legislatif, penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat diharapkan terus terbangun demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas, baik di Kabupaten Barru maupun di Indonesia.

Turut hadir Anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Romi Harmanto, S.Ag., M.Ag.; Wakil Dekan FISIP Unhas, Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si.; Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syarat B.S. Kim.; Anggota Komisioner KPU Kabupaten Barru, Ir. H. Abdul Mannan, M.Si., Arham, S.Sis., M.M., Gusman Agani, S.H., dan Ilham, S.H.; serta Camat Balusu, A. Maya Novitasari, S.STP., M.Si., Kapolsek Kec. Balusu Ipda Sultan, SH
Mewakili Danramil 1405-04 Sertu Atmam
Pers, LSM, Mahasiswa, dan Organisasi Masyarakat.