BARRU, Karebasulsel.com., – Kinerja pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2026 menunjukkan capaian positif. Hingga 10 September 2026, realisasi pendapatan Barru mencapai 73,17 persen, sekaligus menjadi persentase realisasi pendapatan tertinggi di antara pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut berada 13,43 poin persentase di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 59,74 persen. Posisi Barru disusul Kabupaten Pangkep sebesar 72,94 persen serta Kabupaten Sidrap sebesar 71,38 persen.
Capaian tersebut mendapat apresiasi dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Opsen BBNKB se-Sulawesi Selatan, yang dilaksanakan pada Jumat, 18 September 2026, di Hotel Mercure Makassar.
Dalam forum tersebut, Agus Fatoni menyampaikan bahwa capaian realisasi pendapatan Kabupaten Barru menunjukkan kinerja optimal di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah.
“Di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan peningkatan pendapatan daerah, Kabupaten Barru menunjukkan kinerja optimal dengan realisasi pendapatan 73,17 persen, tertinggi di Sulawesi Selatan,” ujar Agus Fatoni.
Tidak hanya dari sisi pendapatan, realisasi belanja Kabupaten Barru juga tercatat berada di atas rata-rata nasional. Hingga 10 September 2026, realisasi belanja Barru mencapai 55,69 persen, sementara rata-rata nasional berada pada angka 48,73 persen.
Artinya, realisasi belanja Kabupaten Barru berada sekitar 6,96 poin persentase di atas rata-rata nasional.
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan APBD. Namun, ia menekankan agar capaian realisasi tersebut terus diikuti dengan kualitas pelaksanaan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Capaian ini tentu patut kita syukuri dan apresiasi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana setiap anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Barru,” ujar Bupati.
Menurutnya, realisasi pendapatan dan belanja bukan semata-mata tentang angka, tetapi menjadi bagian dari upaya memastikan program pembangunan berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Bupati juga mendorong seluruh perangkat daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD 2026.
“Kita harus menjaga momentum ini sampai akhir tahun. Jangan hanya mengejar realisasi, tetapi pastikan kualitas belanja dan hasil pembangunan tetap menjadi perhatian utama,” tegasnya.
Capaian tersebut menjadi gambaran kinerja pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Barru hingga pertengahan September 2026. Dengan waktu pelaksanaan anggaran yang masih berjalan, pemerintah daerah terus mendorong percepatan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan efektivitas, kualitas, dan manfaat belanja bagi masyarakat.
Sumber data : LRA 2026 Pemda se-Sulawesi Selatan per 10 September 2026 (data diolah), Ditjen Bina Keuangan Daerah, TA 2026, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
