JAKARTA, Karebasulsel.com.,  – Komisi II DPRD Kabupaten Barru mengusulkan tambahan tiga lokasi Kampung Nelayan Merah Putih serta dukungan revitalisasi tambak dan pengembangan pengolahan hasil perikanan dalam kunjungan kerja ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin, 5 Oktober 2026.

Pertemuan berlangsung di Aula Rapat Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan, lantai 3 Gedung Mina Bahari I. Kunjungan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Barru, Syamsul Rijal, S.Pd., didampingi Wakil Ketua Komisi II, Herman Jaya, S.Pi., serta Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Barru, Fauziah.

Rombongan diterima oleh Ade dari Biro Perencanaan KKP, mewakili Kepala Biro Perencanaan.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi II menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada KKP atas dukungan program Kampung Nelayan Merah Putih di lima titik di Kabupaten Barru.

Herman Jaya turut mengusulkan tambahan tiga lokasi program tersebut, yakni Lojie, Pancana, dan Pulau Putihangin. Usulan ini mempertimbangkan garis pantai Barru sepanjang sekitar 78 kilometer serta kebutuhan masyarakat nelayan di wilayah pesisir dan kepulauan.

Tambahan lokasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan manfaat program dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Komisi II juga mendorong Kabupaten Barru menjadi salah satu daerah penerima program revitalisasi tambak. Barru memiliki sekitar 2.534 hektare tambak eksisting, tetapi baru sekitar 50 persen atau kurang lebih 1.267 hektare yang aktif dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan budidaya.

Kondisi ini menunjukkan masih besarnya potensi tambak yang belum dimanfaatkan secara optimal. Revitalisasi diharapkan dapat mengaktifkan kembali tambak yang belum produktif sekaligus meningkatkan kapasitas produksi tambak yang telah beroperasi.

Selain sarana tambak, Komisi II menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pembudidaya dan akses permodalan sebagai penunjang peningkatan kapasitas produksi.
Pengolahan hasil perikanan turut menjadi sorotan karena produksi perikanan Barru belum optimal dikembangkan hingga sektor hilir. Pengembangan usaha pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan nilai jual produk, membuka peluang usaha, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ade menyampaikan bahwa penyampaian kebutuhan pembangunan secara langsung dari daerah sejalan dengan pendekatan yang diinginkan Menteri Kelautan dan Perikanan, yakni pembangunan secara bottom-up, yang berangkat dari kebutuhan masyarakat dan daerah.

Ade juga menyampaikan bahwa kementerian akan mengkaji seluruh masukan dari anggota DPRD Barru dan Dinas Perikanan terkait pembangunan sektor perikanan di Kabupaten Barru.
Melalui pertemuan tersebut, Komisi II berharap pada 2027 Kabupaten Barru dapat memperoleh berbagai program KKP untuk meningkatkan kapasitas dan produksi perikanan.

Dukungan itu diharapkan memperkuat sektor perikanan dari hulu hingga hilir serta meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan di Barru.