PAREPARE, Karebasulsel.com., – Mewakili Bupati Barru, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru, Andi Syarifuddin, S.IP., M.Si., menghadiri High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Selasa (15/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Sekda Barru menyampaikan paparan mengenai perkembangan inflasi, khususnya terkait harga pangan, sekaligus memaparkan berbagai langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi pangan di daerah.
Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dinilai memberikan dampak positif dalam menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, serta kelancaran distribusi pangan bagi masyarakat.
Di Kabupaten Barru, GPM secara rutin dilaksanakan di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Barru. Meski tidak digelar langsung di pasar, pelaksanaan GPM tersebut mendapat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi karena memberikan akses terhadap berbagai kebutuhan pangan dengan harga yang relatif terjangkau.
Pemkab Barru juga memadukan pelaksanaan GPM dengan Gerakan Rabu Bersih di lingkungan Dinas Pertanian. Kolaborasi tersebut menjadi salah satu bentuk inovasi dalam pelaksanaan kegiatan sekaligus mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan.
Pelaksanaan GPM turut mendapat dukungan dari berbagai pihak, seperti Perum Bulog, peternak ayam dan telur, distributor gula dan minyak goreng, serta pelaku usaha dan kelompok pangan lainnya.
Berbagai komoditas yang tersedia dalam kegiatan tersebut antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, telur, daging ayam, bawang merah, cabai rawit, ikan, buah-buahan, serta aneka produk olahan pangan.
Selain melalui GPM, Pemerintah Kabupaten Barru juga terus mendorong penguatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Masyarakat didorong memanfaatkan lahan yang tersedia untuk menanam berbagai komoditas kebutuhan sehari-hari, seperti cabai, tomat, bawang, dan sayuran.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pasar ketika terjadi gangguan distribusi maupun kenaikan harga komoditas tertentu.
Sekda Barru juga menyampaikan bahwa secara umum kelancaran distribusi pangan di Kabupaten Barru sejauh ini berjalan dengan baik. Meski demikian, pemerintah tetap melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai potensi gangguan yang dapat memengaruhi produksi dan ketersediaan pangan, termasuk kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
Melalui berbagai strategi tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas pangan, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi, serta menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Parepare Tasming Hamid dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Parepare sebagai tuan rumah pelaksanaan HLM dan Capacity Building TPID Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan segala keterbatasan yang ada, pelaksanaan kegiatan diharapkan tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh peserta. Kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, membangun sinergi, serta mendorong berbagai upaya positif dalam pengendalian inflasi dan penguatan perekonomian daerah.
Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya bersama dalam mencapai tujuan pembangunan, khususnya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan, Since Erna Lanba, menjelaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan salah satu tanggung jawab penting pemerintah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah.
Ia mengibaratkan inflasi seperti tekanan darah. Jika tekanan darah terlalu tinggi dan tidak dikendalikan, maka dapat mengganggu kesehatan. Demikian pula dengan inflasi, apabila berada pada tingkat yang tinggi dan tidak segera diantisipasi, maka dapat menimbulkan berbagai persoalan ekonomi bagi masyarakat maupun daerah.
Menurutnya, kondisi harga sejumlah kebutuhan saat ini perlu menjadi perhatian bersama karena kenaikan harga barang belum tentu diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, menurut Since Erna, setiap rapat dan pembahasan pengendalian inflasi harus melibatkan seluruh sektor yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian, mulai dari sektor pertanian, distributor, Bulog, BPP, pelaku usaha, hingga sektor transportasi dan perikanan.
“Jangan hanya satu sektor yang kita lihat. Seluruh distributor, pertanian, BPP, Bulog dan sektor ekonomi lainnya harus duduk bersama dalam membahas persoalan inflasi,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang saat ini menjadi perhatian pemerintah adalah ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menurutnya, apabila terjadi persoalan pada ketersediaan maupun distribusi BBM, dampaknya dapat dirasakan secara luas karena BBM berkaitan erat dengan aktivitas transportasi dan distribusi barang.
“Kalau BBM bermasalah, maka harga bisa ikut berubah. Transportasi dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya akan terdampak, sehingga pada akhirnya harga barang juga berpotensi meningkat,” katanya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada satu sektor tertentu. Karena itu, pemerintah perlu duduk bersama untuk mencari solusi berdasarkan data dan kebutuhan di lapangan.
Salah satu langkah yang perlu dilakukan, lanjutnya, adalah pemerintah kabupaten dan kota segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi serta instansi terkait untuk meninjau kembali kebutuhan dan kuota BBM di masing-masing wilayah.
Data yang akurat dinilai penting untuk mengetahui jumlah kendaraan roda dua, roda empat, kendaraan operasional, kebutuhan sektor pertanian, hingga kebutuhan para nelayan. Data tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan dan pengusulan kuota BBM kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memantau sumber pasokan, jumlah pasokan setiap hari, serta pola distribusi BBM. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya antrean panjang dan memastikan distribusi berjalan
Menurut Since Erna, angka inflasi sektor transportasi perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan aktivitas distribusi barang dan jasa. Kenaikan biaya transportasi dapat memberikan dampak lanjutan terhadap harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, BPS, distributor, pelaku usaha, sektor pertanian, perikanan, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya.
“Kalau kita ingin harga turun dan inflasi terkendali, seluruh sektor ekonomi harus bergerak bersama. Pemerintah harus duduk bersama BPS, berkoordinasi dan berkolaborasi,” tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan sinergi antarpemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga, memastikan ketersediaan pangan dan BBM, memperlancar distribusi, serta menjaga daya beli masyarakat di Sulawesi Selatan
Progres Pengisian Kuesioner KPJU Unggulan UMKM Zona III kab.Barru target 25 total masuk 28 Valid Bersih 28 progres Hijau mendapat peringkat pertama dengan status 112%.
Hadir dalam acara Deputi Direktur BI Prov.Sulsel , sejumlah kepala daerah, di antaranya Bupati Pangkep, Bupati Barru diwakili
Sekertaris Daerah Kab.Barru, Bupati Enrekang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang, Mewakili Bupati Sidrap Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Mewakili Bupati Pinrang, Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
